SENYUM bahagia terpancar di wajah Mike S. Arifin. Senyumnya juga cerah. Kebahagiaan itu makit tampak saat ia menunjukkan piagam yang diraih Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini (Himpaudi) Kota Malang yang ia ketuai.

Tangan kanannya menenteng piagam penghargaan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh, sedang tangan kirinya menenteng trofi juara I Tingkat Nasional Pemilihan Mitra PAUD 2010. Mike seolah masih terbayang puncak kegembiraannya pada 23 Juli lalu.

Saat itu, Jumat 23 Juli pukul 19.00. Balai pertemuan Kantor Direktorat Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Kemendiknas sudah disesaki puluhan Ketua Himpaudi dari seluruh provinsi se-Indonesia. Saat pembawa acara menyebut nama Mike sebagai juarai I tingkat nasional, semua mata tertuju pada perempuan kalem itu.

Puluhan peserta yang berhasil ”disingkirkan” itu pun langsung memberikan ucapan selamat. “Waktu itu yang menyerahkan piagam penghargaan Pak Hamid Muhammad, direktur PNFI,” kenang ibu dua anak yang juga kepala KB-TK-TPA Anak Saleh Malang ini.

Prestasi gemilang yang diukir Mike itu menjadi sejarah baru Himpaudi Kota Malang. Sejak berdiri 2002 silam, Himpaudi tak pernah bertengger di kancah nasional. Paling banter, hanya mampu menjuarai tingkat regional Jatim. Karenanya, Mike dan seluruh jajaran pengurusnya di Himpaudi Kota Malang, tak pernah membayangkan bakal mengukir sejarah baru.

Sejarah ini menjadi kado ulang tahun ke delapan Himpaudi. Label juara I nasional itu juga menjadi penghargaan terakhir yang diraih Himpaudi Kota Malang. Dalam kontes pemilihan mitra PAUD mendatang, Kota Malang tidak mungkin mendapatkan juara tingkat nasional lagi.

Jangankan berharap menjadi juara dan membawa pulang piala, ikut menjadi peserta pemilihan Mitra PAUD di Tingkat Nasional saja sudah dilarang. Itu sesuai dengan kebijakan Direktorat PNFI Kemendiknas. ”Yang sudah lolos ke tingkat nasional, tidak boleh ikut pemilihan lagi. Jadi ini juara I nasional pertama kali dan terakhir,” kata Mike seraya mengenakan jilbab putih yang dibalut seragam cokelat di ruang kepala TK-TPA Anak Saleh kemarin.

Saat ikut lomba, Mike sempat waswas. Untung saja, Kota Malang yang sudah dipercaya mewakili Jatim menyabet juara I. Jika hanya mendapatkan juara II, III, atau juara harapan, sepanjang sejarah Kota Malang tidak akan menjadi juara I. Sebab, direktorat sudah memblokir semua Himpaudi yang sudah mendapatkan juara nasional.

“Untung saja kami tidak juara harapan. Bisa repot. Soalnya semua Himpaudi yang sudah lolos ke tingkat nasional tidak boleh ikut lagi,” kata perempuan kelahiran Surabaya, 18 Desember 1965 ini.

Sebelum menjadi juara I nasional, Mike sudah bertarung dengan Himpaudi tingkat Jatim. Masing-masing Himpaudi dari kabupaten atau kota diminta mengirimkan proposal ke Jatim. Proposal pertengahan Mei lalu berisi penjelasan program, kegiatan Himpaudi, eksistensi lembaga PAUD se-Kota Malang, tenaga pendidikan dan siswa, serta dukungan dari Dinas Pendidikan (Diknas) Kota Malang. “Yang paling lengkap, itu menjadi juara I Jatim dan dikirim ke nasional mewakili Jatim,” jelas Mike.

Tak mudah bagi Mike membawa Himpaudi menjadi juara I nasional. Mike harus menunjukkan bahwa proposal yang diajukan bersifat objektif. Artinya, ia harus menghidupkan seluruh kegiatan PAUD se-Kota Malang. Internal kepengurusan Himpaudi juga harus terus berjalan. Termasuk mampu merangkul diknas untuk mendukung setiap kegiatannya.

Tentu saja, itu bukan pekerjaan mudah. Buktinya, sejak Himpaudi berdiri delapan tahun silam, baru tahun 2010 ini nama Kota Malang terukir dalam piala pemilihan Mitra PAUD 2010. Selama ini Kota Malang hanya puas bertengger di Jatim saja. “Dulu pernah ikut di Jatim, tapi Malang gak dapat juara,” katanya.

Nama Himpaudi Kota Malang yang terukir dalam piagam pernghargaan itu juga menunjukkan bahwa ratusan lembaga PAUD di Kota Malang eksis dalam kegiatan belajar mengajar. Sebab, proposal yang diajukan Mike dengan menjelaskan kondisi objektif PAUD se-Kota Malang sudah lolos verifikasi diknas provinsi dan Direktorat PNFI Kemendiknas.

Kini, Mike berharap agar eksistensi lembaga PAUD se-Kota Malang tetap dipertahankan. Meski tidak bisa mengikuti lomba pemilihan mitra PAUD tingkat nasional lagi, namun tetap harus mempertahankan sinergitas kegiatan belajar mengajar. Lima tahun mendatang, Mike ingin Himpaudi Kota Malang diperkenankan mengikuti kontes pemilihan mitra PAUD.

Kabid Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Diknas Kota Malang Siti Ratnawati pun merasa bangga dengan prestasi Himpaudi Kota Malang. ”Penghargaan sebagai juara I nasional memang membutuhkan kerjasama antara Himpaudi dengan diknas, dan itu sudah kami lakukan. Tidak semua daerah, diknasnya mendukung Himpaudi,” tutur Siti Ratnawati.

Salah satu bentuk dukungan diknas adalah melatih guru PAUD agar mempunyai pola ajar ideal. Salah satunya adalah diknas ingin membuat para guru PAUD memahami psikologis peserta didik sehingga sistem pembelajarannya tidak terkesan memaksa. ”Anggaran pembinaan guru PAUD 2010 ini Rp 50 juta lebih,” ucap Siti.

JPNN

“Untuk sementara, kami memang mengajukan seratus orang saja. Kalau disetujui, itu sudah bagus sekali,” terang Kepala Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal dan Nilai Budaya Dispendik Jatim Drs Sunarto MSi.

Dia menjelaskan, biaya untuk menyekolahkan hingga jenjang S-1 tidak sedikit. Untuk itu, dia tidak berani mengajukan pendidik dalam jumlah besar. Meski disekolahkan S-1, para pendidik tersebut tidak bisa memilih sembarang jurusan. Mereka hanya boleh mengambil jurusan S-1 PAUD.

Mendidik anak-anak, ujar Sunarto, memang tidak bisa sembarangan. Anak-anak diibaratkan kaset yang masih kosong. Jadi, anak bisa diisi apa saja. Nah, kalau tidak benar, isi itu bisa berbahaya karena bakal diingat si anak hingga dewasa. “Karena itu, pendidik PAUD seharusnya punya background pendidikan yang memadai,” tegasnya.

Selama ini, di antara 35.045 pendidik PAUD di Jatim, hanya segelintir yang sudah mengenyam pendidikan setara S-1. Itu pun bukan S-1 PAUD, melainkan berbagai jurusan. Kalau tidak berlatar ibu rumah tangga, mayoritas pendidik PAUD adalah lulusan D-1, D-2, atau D-3.

“Untuk pos PAUD terpadu (PPT, Red), malah mayoritasnya benar-benar ibu rumah tangga biasa,” terang Sunarto.

Selama ini, Dispendik Jatim hanya memberikan pelatihan-pelatihan kepada pendidik PAUD. Pasalnya, selama ini Dispendik Jatim memang belum mendapatkan alokasi dana untuk menyekolahkan mereka. Salah satu pelatih an yang diberikan adalah Batch 100 dan Batch 200. Itu adalah pelatihan pendidik PAUD yang dibiayai Bank Dunia. Sesuai dengan nama, Batch 100 digunakan untuk melatih seratus pendidik, sedangkan Batch 200 dimanfaatkan untuk mendidik 200 orang.

“Untuk sementara, pelatihan itu hanya dilakukan di Bondowoso, Pacitan, dan Madiun,” terangnya. Berbagai pelatihan PAUD memang sengaja difokuskan di daerah-daerah terpencil, bukan kota besar. Pasalnya, jumlah PAUD di daerah tersebut masih terbatas.

“Kami ingin PAUD bisa menyebar dan lebih banyak lagi jumlahnya di Jatim,” tegasnya. “Sampai saat ini, untuk meningkatkan mutu, kami memang baru bisa fokus pada pelatihan-pelatihan,” tambah dia.

sumber : JPNN

Banyak alasan yang menyebabkan hal ini terjadi. Misalnya keterbatasan waktu orang tua untuk mendampingi anak-anaknya. Serta faktor eknomi. “Namun, sebagian besar memang kesadarannya yang kurang,” terang Ketua Forum PAUD Kota Jogja Tri Kirana Muslidatun disela- sela puncak acara Hari Anak Nasional (HAN) tingkat Kota Jogja di halaman Balai Kota Jogja kemarin (1/8).

Menurut istri Wakil Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti ini, upaya membangun kesadaran terhadap orang tua akan arti pentingnya pendidikan anak usia dini ini akan terus dilakukan. Ini dianggap penting, karena pada usia balita merupakan usia emas untuk menentukan masa depan sang anak.

Upaya lain yang dilakukan adalah dengan mendirikan sebanyak mungkin lokasi-lokasi PAUD di Kota Jogja. Baik dengan menggunakan ada dari Pemkot Jogja, maupun bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan lewat program sosial (Corporate Social Responsibility, CSR).” Kami membuka peluang bagi banyak pihak untuk ikut ambil bagian dalam pendidikan anak usia dini ini,” lanjut Ana Haryadi sapaan akrabnya.

Kurangnya antusiasme para orang tua ini, lanjut Ana, kalah dibandingkan dengan semangat anak- anak. Dari sekitar 29 ribu anak usia PAUD di Kota Jogja, sebanyak 23 ribu diantaranya sudah masuk dalam lembaga PAUD. Dan diantara jumlah itu, sebagian diantaranya mengikuti PAUD justru tidak didampingi orang tua atau pembantu. Sebagian datang sendiri tanpa pendampingan, dan sebagian lagi karena dijemput relawan PAUD.

Kendala lain pengembangan PAUD di Kota Jogja, lanjut Ana adalah keterbatasan jumlah relawan pendidik. Dari sebanyak 23 ribu anak PAUD di Kota Jogja, baru didampingi sebanyak 2.300 relawan pendidik. Komposisi itu dianggap belum ideal. Karena, idelnya satu pendamping hanya mendampingi empat anak.

Tak hanya itu, kendala lain, PAUD di Kota Jogja yang sebagian besar diinisiasi PKK ini, sebagian besar tenaga relawan pendidiknya merupakan orang-orang yang sudah berumur (tua). “Karena itulah, pihaknya berharap akan ada bantuan peran serta para generasi muda, khususnya dari anggota Karang Taruna untuk ikut ambil bagian aktif dalam penanganan anak-anak usia PAUD ini,” harap wanita berkaca mata minus ini.

Data lain menyebutkan, sebanyak 80 persen anak-anak yang ikut dalam pendidikan PAUD yang dikelola PKK ini berasal dari keluarga kurang mampu dan miskin. Mereka memilih ke PAUD, bukan ke play group karena alasan biaya. Sebab, jika masuk ke play group mereka akan membutuhkan biaya besar. Sementara di PAUD biaya digratiskan. Karena itulah, tak mengherankan jika keberadaan PAUD- PAUD di Kota Jogja sekitar 30 persen diantaranya berada di tengah keluarga kurang mampu dan miskin.

sumber : radar jogja

IBARAT jalan, PAUD merupakan upaya mempermulus jalan tersebut. Dengan mempersiapkan anak didik sebelum masuk ke jenjang berikutnya, jejak langkah mereka bisa makin lancar. Karena itu, PAUD kini tidak lagi dipandang sebelah mata. Pos-pos PAUD pun tumbuh subur bak cendawan di mana-mana. Menjangkau hingga pelosok-pelosok kampung.

Di Surabaya, saat ini jumlah PPT mencapai 629 tempat. Pos-pos PAUD yang difasilitasi pemkot itu tersebar merata di 168 kelurahan di 31 kecamatan. Jika dirata-rata, di setiap kelurahan ada sekitar empat pos PAUD. Jika dibandingkan jumlah penduduk berusia 3-5 tahun di kota ini yang berkisar 95 ribu, jumlah PPT memang terbilang masih belum sebanding.

Namun, pemkot berjanji terus berupaya memfasilitasi pendirian PPT tersebut. ”Pemkot akan terus bergerak untuk mendorong dan melanjutkan pendirian pos-pos PAUD. Sebab, kami sadar betul bahwa PAUD ini merupakan investasi masa depan. Generasi penerus akan sangat ditentukan oleh pola pendidikan anak sejak dini,” kata Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Olahraga Dinas Pendidikan (Dispendik) Pemkot Surabaya Edi Santoso.

Tentu tidak sekadar mendirikan pos-pos itu. Tapi, juga menambah jatah anggaran untuk pembinaan serta peningkatan pembelajaran anak. Tahun ini, misalnya, telah dialokasikan Rp 1.171.885.185. Sebelumnya kurang dari Rp 500 juta. Sebagian anggaran itu juga dialokasikan untuk pendidikan taman kanak-kanak (TK) dan kelompok bermain (KB). ”Jatah untuk PPT paling besar,” kata Edi.

Dia lalu merinci, alokasi anggaran untuk PPT tersebut mencapai Rp 1.045.525.530. Rinciannya, Rp 612.697.530 untuk pelatihan 1.400 tutor atau bunda, pendidik, serta fasilitator kelompok PAUD. ”Kami menganggap bunda-bunda PAUD itu unjung tombak kader-kader masa depan. Jadi, mereka harus mendapat banyak pendidikan dan pelatihan,” tegasnya.

Selain itu, lanjut Edi, anggaran digunakan untuk pengadaan 1.173 set alat peraga edukatif (APE) PAUD senilai Rp 387.090.000 dan Rp 45.738.00 untuk pengadaan 600 eksemplar modul PAUD. ”Kami akan terus berusaha melengkapi sarana dan prasarananya,” ungkapnya.

Alokasi anggaran tersebut tidak termasuk honor para bunda PAUD. Saat ini, memang baru sekitar 700 bunda saja yang mendapat insentif. Padahal, jumlah bunda PAUD mencapai 4.128 orang. Insentif mereka pun tidak banyak. Masing-masing bunda hanya menerima Rp 25 ribu per bulan. ”Kita harus menghargai para bunda. Sebab, mereka mengajar dengan ikhlas. Tidak mungkin mau, kalau mereka bekerja hanya demi uang,” ujarnya.

Edi mengakui, selama ini kesejahteraan bunda PAUD memang masih cukup memprihatinkan. Karena itu, sangat mungkin hal tersebut menjadi salah satu penyebab belum banyaknya orang yang mau mengabdi di PPT. Hanya mereka yang peduli terhadap pendidikan anak sejak dini itulah yang terpanggil. Namun, tidak berarti pemkot menutup mata. ”Kami akan berusaha membuat pengajuan kenaikan tahun depan. Masalah disetujui atau tidak, itu di luar kewenangan saya,” terangnya.

Dia menjelaskan, yang terpenting saat ini adalah meningkatkan kualitas para bunda. Sebab, saat ini sebagian besar bunda PAUD adalah ibu rumah tangga. Karena itu, pihaknya mengalokasikan anggaran besar untuk program pelatihan dan pendidikan untuk mereka. ”Anak-anak usia dini itu kan peka. Kalau mengajarnya salah, kan bisa berakibat fatal. Karena itu, SDM (sumber daya manusia) para bunda harus terus di-upgrade,” tegasnya.

Ada banyak pelatihan yang telah diberikan. Di antaranya, seminar, kursus, serta diklat cara-cara mengajar yang baik dan benar. Tentu saja dengan menghadirkan pembicara yang berkompeten. Mulai dosen hingga psikolog. Hal tersebut dilakukan agar bunda PAUD lebih bisa memahami psikologis anak kecil.

Edi menambahkan, pelan-pelan masyarakat mulai merasakan manfaatnya. Hal itu bisa dilihat dari jumlah anak didik di PPT yang makin bertambah. Jika dirata-rata setiap pos PAUD mendidik 30-60 anak, total yang ter-cover mencapai 18 ribu-37 ribu anak. ”Sejak muncul beberapa tahun lalu, jumlah PPT memang semakin banyak. PPT itu sangat membantu dan memfasilitasi pendidikan siswa kalangan menengah ke bawah,” tegasnya.

sumber JPNN

Dia menyarankan agar para pembina itu hanya sebatas memberikan tempat kepada kumpulan anak-anak itu untuk bermain dan berekspresi secara bebas. Para instruktur hanya boleh mengarahkan dan memantau, serta memberikan materi-materi permain yang tidak memberatkan. “Pokoknya ciptakan anak itu senang dengan kegiatan di PAUD,” kata Sudjarwo.

Selain itu, untuk pegelolaan PAUD juga tidak dibenarkan jika dikelola terlalu ketat. Karena hal itu justru bisa mengurangi kebebasan anak. Menurut dia akan lebih baik jika PAUD itu dibiarkan alami keberadaannya, tidak terlalu dipaksakan.

Sementara, ditanya soal jumlah ideal lembaga PAUD, Sudjarwo mengatakan, idealnya setiap desa minimal ada dua lembaga PAUD. Saat ini, jumlah PAUD masih sangat kecil. Se-Indonesia baru ada 182.201 lembaga dengan jumlah anak 14 juta lebih. Tahun 2014 nanti, diharapkan jumlah lembaganya naik dan anak yang masuk PAUD bisa mencapai 22 juta. Untuk itu, pemerintah juga memberikan anggaran yang besar untuk PAUD. Tahun ini mencapai Rp 576 miliar jauh lebih besar dibanding TK yang hanya Rp 50 miliar. Tahun depan anggaran PAUD akan dinaikkan lagi menjadi Rp 650 miliar sedangkan TK hanya Rp 100 miliar.

Menurut dia, pengelolaan PAUD terbaik di Indonesia adalah di Jogjakarta dan Aceh. Di dua daerah tersebut jumlah lembaga PAUD sudah sangat banyak.

sumber JPNN

Di sela-sela penampilan anak-anak, Muhadi Suyono mengatakan PAUD penting untuk perkembangan anak usia belia. Mengingat akan lebih efektif menanamkan nilai-nilai positif kepada generasi penerus bangsa tersebut. ”Bila sudah diajarkan hal-hal yang positif, mental anak itu akan tumbuh dengan pemikiran yang obyektif,” terangnya.

Menurut dia, sudah saatnya PAUD menjadi wadah khusus dalam pembelajaran anak. Apalagi, sekarang ini sudah tersebar berbagai lembaga yang bernaung di dalamnya. Untuk itu, sarana dan fasilitas yang sudah tersedia itu akan menjadi tolok ukur dalam meningkatkan potensi anak. ”Ibarat rumah, PAUD itu merupakan pondasi. Jadi bila dibangun maksimal, hasilnya pun juga akan sempurna,” paparnya.

Dalam kesempatan itu, Muhadi menyaksikan hasil kreativitas anak-anak yang dipamerkan. Selain itu, juga melihat pentas seni di panggung Pendapa Agung. Momen tersebut, sekaligus sebagai wahana puluhan anak untuk bisa sekadar berjabat tangan dengan orang nomor satu di lingkup pemkab.

Retno Hendrayati, salah seorang panitia, mengungkapkan gebyar PAUD ini untuk memperingati Hardiknas (Hari Pendidikan Nasional) dan Hari Anak Nasional yang jatuh pada 23 Juni nanti. ”Meski gaung Hardiknas sudah berlalu, tak salah bila kami tetap mengadakan peringatan,” katanya.

Dalam momen itu, ditampilkan berbagai potensi anak PAUD. Meliputi parade drum band, pentas seni, pameran hasil PAUD dan layanan konsultasi. Hal ini untuk lebih mengenalkan PAUD ke masyarakat. Sebab, belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah. ”Masih minim perhatian, itulah yang kami rasakan sebagai salah satu pengurus PAUD,” keluhnya.

Sementara Bayu Aji Perwira, salah satu peserta Gebyar PAUD, mengaku senang dengan kegiatan semacam ini. Baru kali pertama ini, Bayu turut andil dalam pentas seni yang ditonton langsung Bupati Ponorogo. ”Senang, tapi terkadang grogi,” celotehnya.

sumber : JPNN

Dengan dasar itulah, maka muncul kerinduan untuk mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di kota Ponorogo, yang tidak hanya menerapkan sistem pembelajaran di dalam kelas (indoor), tetapi juga di luar kelas (outdoor).
Oleh karena itu maka, maka sejak tanggal 14 mei 2007 didirikanlah Mutiara Hati Preschool and Kindergarten yang bertempat di jalan Siberut no 18 Ponorogo.
Mutiara Hati menyadari bahwa setiap anak sekolah adalah individu yang unik yang memiliki potensi-potensi terpendam yang dapat digali dan dikembangkan. Oleh karena itu, Mutiara Hati berusaha menggali dan mengembangkan potensi-potensi terpendam tersebut dengan metode interaktif disertai fasilitas modern, sehingga anak-anak bisa mengemukakan pendapatnya dengan leluasa.

Mutiara Hati menerapkan sistem komunikasi multi bahasa, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris & Bahasa Mandarin. Setiap hari, anak-anak akan berinteraksi dengan Bahasa Inggris yang disampaikan dengan cara yang menarik dan menyenangkan. Anak-anak akan diperkaya kosakata baru dalam bahasa asing.

Keseimbangan antara intelektual dan kreativitas serta hubungan sosial dan emosional merupakan hal utama yang akan menjadi bagian pembelajaran anak-anak di Mutiara Hati .